Jika suatu kegiatan usaha mencakup lebih dari satu KBLI, PP baru memungkinkan pelaku usaha yang memiliki lebih dari satu KBLI dalam satu kegiatan usaha untuk menggunakan satu dokumen lingkungan yang terpadu.
, datanglah ke kantor kecamatan di daerah Anda dengan membawa dokumen yang diperlukan, termasuk SKU sebagai salah satu syarat utama.
Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan authentic time
Jika semua persyaratan terpenuhi, DLH akan menerbitkan izin lingkungan yang memungkinkan UMKM untuk menjalankan usaha secara resmi.
Beberapa bisnis memerlukan Sertifikasi dan Izin Khusus, seperti sertifikasi kepatuhan terhadap standar kualitas atau peraturan tertentu di sektor usaha mereka.
Jika semua info yang diminta sudah terisi dengan lengkap dan benar, sistem OSS akan memprosesnya secara otomatis. Dalam waktu yang relatif singkat, NIB untuk usaha akan terbit dan bisa kamu unduh langsung dari dashboard akun OSS. Selamat, langkah awal perizinan usaha sudah berhasil!
Dalam definisinya, PBBR adalah sistem perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis tingkat risiko, yang ditentukan melalui hasil analisis terhadap setiap jenis kegiatan usaha.
Selain itu, PP ini juga memperjelas skema perizinan tambahan seperti PB UMKU, serta memperkuat integrasi antar kementerian/lembaga melalui sistem elektronik yang lebih reliable.
Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) diperlukan untuk usaha yang bergerak dalam bidang waralaba. Izin ini memastikan bahwa waralaba tersebut mematuhi pedoman hukum yang berlaku dan melindungi kepentingan baik franchisor maupun franchisee.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan untuk setiap pembangunan atau perubahan bangunan yang digunakan untuk usaha. Izin ini memastikan kepatuhan terhadap kode bangunan dan peraturan daerah. Untuk mendapatkan IMB, berikut prosedur yang harus dijalani.
Catatan: Jika jenis usahamu termasuk risiko rendah, izin usaha langsung terbit setelah NIB dikeluarkan.
Misalnya, sertifikasi ISO atau sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk memperoleh sertifikasi ini, biasanya bisnis harus melalui audit atau inspeksi oleh lembaga yang terakreditasi.
Pemenuhan persyaratan dasar kini menjadi tahapan wajib sebelum pelaku usaha dapat memperoleh PB, dan seluruh proses perizinan diselenggarakan secara elektronik melalui sistem OSS yang terintegrasi.
Mengurus perizinan usaha memang memerlukan sedikit usaha di awal, namun manfaat jangka panjangnya bagi pertumbuhan UMKM sangatlah besar.
Memulai bisnis melibatkan berbagai langkah administratif, salah satunya adalah memperoleh izin usaha yang diperlukan. Izin-izin ini tidak hanya memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga membantu menciptakan kerangka operasional yang sah.
IUMK atau Izin Usaha Mikro dan Kecil merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai bukti legalitas usaha bagi pelaku bisnis skala mikro dan kecil. Dokumen ini menjadi pendukung utama bagi kamu yang ingin menjalankan usaha secara legal dan profesional.
Setiap kode KBLI memiliki deskripsi spesifik yang menggambarkan kegiatan usaha secara depth, membantu pemerintah dalam klasifikasi dan pendataan ekonomi.
Sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi standar…
Untuk mengajukan IUMK, pemilik usaha harus mendaftarkan bisnisnya melalui sistem OSS dan memberikan dokumen yang membuktikan bahwa bisnis tersebut termasuk usaha mikro atau kecil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) diberikan kepada usaha mikro dan kecil untuk menyederhanakan proses perizinan bagi pengusaha di kategori ini. Izin ini memungkinkan pemilik usaha kecil untuk mengakses fasilitas pemerintah dan memperoleh izin lainnya.
Perizinan ini tidak hanya untuk memastikan usaha Anda sah secara hukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian dalam menjalankan operasional bisnis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain melalui kontak telpon atau e-mail di atas, pengaduan/permohonan informasi dapat disampaikan melalui menu assistance desk pada atau melalui aplikasi keluhan investor yang ada di .
Tentukan zona wilayah usaha sebelum mengisi formulir perizinan. Jika sistem menyetujui zona usaha tersebut, Anda dapat melanjutkan proses.
Apabila batas waktu tersebut terlampaui dan permohonan telah dinyatakan lengkap, pelaku usaha tetap dapat melanjutkan permohonan Persetujuan Lingkungan dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis.
Legal pro yang menangani kebutuhan pengguna memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan profesinya. KontrakHukum.com mengedepankan penggunaan teknologi terbaru untuk mencapai efisiensi dan akurasi dalam melayani pengguna.
Izin ini memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk mendapatkan izin BPOM atau PIRT, produk yang dipasarkan harus diuji dan diperiksa oleh pihak berwenang.
Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
Pertumbuhan penerimaan pajak adalah peningkatan penerimaan pajak suatu tahun pajak dari penerimaan pajak tahun pajak sebelumnya. Di tengah ketidakpastian geopolitik, tidak terulangnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perkiraan inflasi suku bunga tinggi, disrupsi rantai pasok, serta terkoreksinya harga komiditas utama, penerimaan pajak tahun 2023 tetap tumbuh dari tahun 2022.
Walaupun begitu Kementerian Keuangan tetap menyadari bahwa segala informasi, kejadian, dan perbincangan di media massa atas isu-isu pajak tetap harus ditanggapi dan tindaklanjuti agar kepercayaan publik kepada pemerintah tetap terpelihara sehingga kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya tetap terjaga.
(2019) menyatakan bahwa secara teoritis maupun empiris, pada umumnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menunjang tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
Dengan payung hukum yang telah ada dan sistem informasi terintegrasi, akan lebih mudah bagi DJP untuk menjaring here pelaku usaha sektor casual agar beralih ke sektor formal, sehingga memudahkan negara untuk melakukan pengawasan.
Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar sixty% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Hanya saja selama ini DJP memiliki keterbatasan menentukan trafik wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN PMSE (nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam satu tahun dan/atau jumlah pengakses di Indonesia melebihi 12.
Aturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang baru merintis dan mengembangkan usahanya.
bermunculan sebagai sarana jual beli barang dan jasa secara daring. Awal Desember 2023, jumlah pelaku UMKM yang beralih ke ranah digital di Indonesia tercatat sebanyak 27 juta. Namun, DJP kesulitan mendata pelaku UMKM yang beralih ke ranah digital tersebut.
Selain itu, jumlah tersebut ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar thirty%. Penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut.
Pertama kalinya DJP melakukan pembentukan komite kepatuhan yang mampu menajamkan langkah-langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak. DJP juga melakukan pengawasan atas berbagai kebijakan perluasan basis pemajakan terutama basis ekonomi electronic. Di antaranya yaitu pengawasan pasca
”, kata yang menggambarkan perimaan APBN tahun 2023 yang dapat melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia serta menyehatkan kondisi APBN itu sendiri.
Dari lima faktor tersebut disimpulkan bahwa terdapat dua motivasi yang mendasari kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari sifatnya yaitu adanya pihak yang memaksa dan sifat sukarela wajib pajak sendiri. Namun kedua hal ini sama-sama memberikan korelasi yang berbanding lurus dengan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan;